GAJI PEJABAT NAIK !!!!!.

Gaji Wakil Rakyat Bakal Naik, Realistiskah?

Biaya Politik Tinggi, Rp 50 Juta Belum Cukup

ARTIKEL INI DIAMBIL DR WWW.JAWAPOS.COM

Gaji anggota DPR bakal naik sekitar 20 persen. Saat ini mereka menerima sekitar Rp 50 juta. Mengapa gaji sebesar itu tetap saja dianggap minim oleh wakil rakyat?

---

BERAPA sebenarnya gaji anggota DPR yang terhormat? Inilah cerita blak-blakan Eva Kusuma Sundari. Wakil rakyat asal PDIP itu setiap bulan mengaku menerima gaji antara Rp 50 juta hingga Rp 58 juta.

''Dalam politik, gaji segitu (yang diterima anggota DPR sekarang, Red) memang tidak cukup. Karena cost politik itu tinggi sekali,'' cerita Eva kepada Jawa Pos kemarin (30/1).

Dari uang sebesar itu, Eva hanya bisa menyisihkan Rp 5 juta rupiah untuk tabungan. Itu pun diupayakan secara rutin. Sebab, dana tabungan tersebut sebagai cadangan biaya politik juga. Jadi, selama 3,5 tahun menjadi wakil rakyat di DPR periode lalu, dia hanya bisa menabung Rp 200 juta.

''Selain tabungan itu, hartaku yang bertambah hanya Kijang Innova. Itu pun belinya dengan menyicil. Kalau nggak percaya, bisa dicek ke laporan kekayaanku di KPK,'' ujar Eva dengan meyakinkan.

Eva merasa kondisinya justru jauh lebih makmur saat masih menjadi program officer di Asia Foundation. ''Waktu di sana, setahun bisa beli mobil Taruna dan tabunganku banyak,'' tuturnya, lantas tertawa.

Lantas, untuk apa saja gaji yang mencapai lebih dari Rp 50 juta itu? Nah, itulah yang selalu ludes di panggung politik. Eva menceritakan, sebagai politikus dan anggota DPR, dirinya harus responsif terhadap kebutuhan daerah. Termasuk ''merawat'' jaringan tim sukses dan konstituen yang diwakilinya di daerah pemilihan (dapil).

Saat pemilu lalu, Eva maju di Dapil (Daerah Pemilihan) Jatim VI meliputi Kabupaten/Kota Blitar, Kabupaten/Kota Kediri, dan Kabupaten Tulungagung.

Salah satu yang sekarang tengah dikembangkan Eva adalah mendirikan LSM yang fokus pada pendidikan lingkungan. Tanah dan bangunan bakal kantor LSM itu difasilitasi Eva sendiri. Tentu ini membutuhkan dana tidak sedikit. ''Jadi, cost politik di dapil itu maksudnya bukan jor-joran bagi-bagi uang. Tapi, aku ingin meninggalkan sesuatu yang baik dan sustainable. Ini juga bentuk akuntabilitasku sebagai anggota DPR,'' ungkap Eva.

Selain cost politik ke dapil dan konstituen, Eva punya tanggung jawab menghidupi partai yang menjadi rumah politiknya. Dia mencontohkan, saat Rakornas PDIP beberapa waktu lalu, ada urunan Rp 30 juta. Pada kongres PDIP mendatang, minimal (dia) menyumbang Rp 25 juta.

''Makanya, saat pemilu legislatif lalu, tabunganku yang cuma Rp 200 juta itu habis sampai nol. Mulai provinsi sampai cabang narik untuk keperluan biaya saksi,'' ungkapnya. Termasuk juga dana kampanye Eva saat pemilu legislatif itu.

Eva mengatakan, dirinya tidak sungkan untuk mengakui ini agar masyarakat juga realistis dalam melihat sosok seorang anggota DPR. Tak semua anggota DPR bergelimang harta dan kemewahan. Terutama anggota DPR yang selalu berusaha jujur dan tidak korupsi dalam menjalankan amanat dari rakyat.

Karena itulah, dia gembira atas rencana kenaikan gaji pejabat negara. Dalam kenaikan gaji kali ini, Eva berharap seluruhnya dialokasikan untuk komponen gaji pokok. Sebab, gaji pokok anggota DPR sekarang sangat kecil. Padahal, itu berimplikasi terhadap besaran uang pensiun yang mereka terima bila sudah tidak lagi menjadi wakil rakyat. ''Bagaimanapun, aku juga ingin secure setelah dari DPR,'' akunya.

Dalam waktu dekat, gaji pejabat tinggi termasuk para anggota DPR akan naik. Pemerintah dan DPR sudah ketok palu. ''(Kenaikannya) 10-20 persen. Bergantung kementeriannya dan (kenaikan gaji) ini hanya pejabat tinggi,'' jelas Wakil Ketua Komisi XI DPR (membidangi anggaran) Achsanul Qosasi. Rencananya, kenaikan gaji pejabat tersebut awalnya direalisasikan pada Januari 2010.

Dalam jajaran eksekutif, kenaikan itu akan dinikmati level menteri ke atas. Jadi, hanya menteri, pejabat setingkat menteri, presiden, dan wakil presiden. Sedangkan untuk legisaltif, berlaku bagi anggota DPR dan jajaran pimpinannya. ''Dasarnya produktivitas, untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada rakyat. Kita bicara efisiensi dan produktivitas,'' terangnya. Dengan kenaikan itu, anggota DPR bakal menerima total gaji di atas Rp 60 juta.

Achsanul menyatakan, masyarakat sebaiknya tidak menganggap kenaikan gaji tersebut sebagai suatu pemborosan. Sebab, kenaikan gaji juga berimbas kepada kinerja. Itu juga untuk menghargai kinerja setiap pejabat tinggi. "Bukan pemborosan kalau produktivitas meningkat, government income juga naik dan diharapkan mengurangi korupsi," imbuhnya.